TARGETTEMPO.COM MAKASSAR Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo mendorong perguruan tinggi dan kalangan mahasiswa mengambil peran lebih besar dalam pengembangan ilmu kepolisian serta pencarian solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Dedi secara virtual dari Jakarta saat menghadiri peresmian Pusat Studi Kepolisian Universitas Hasanuddin (Unhas) di Kampus Unhas, Makassar, Rabu (9/9/2026).
Peresmian tersebut sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi Polri dengan dunia akademik. Dalam kegiatan itu, Polri bersama Unhas dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari pengembangan jejaring Pusat Studi Kepolisian di perguruan tinggi.
Dedi menilai kampus memiliki posisi strategis dalam membantu Polri melihat berbagai persoalan dari sudut pandang akademis. Menurutnya, pengalaman praktis yang dimiliki kepolisian dapat dipadukan dengan metodologi penelitian dan kekayaan keilmuan perguruan tinggi.
Ia pun meminta keberadaan Pusat Studi Kepolisian tidak berhenti sebatas pembentukan kelembagaan.
“Kami mengajak seluruh pengelola Pusat Studi Kepolisian, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan jajaran Polri untuk menjadikan pusat studi ini sebagai ruang kolaborasi yang hidup dan produktif,” ujar Dedi.
Menurut dia, pusat studi tersebut diharapkan mampu melahirkan penelitian, pemikiran kritis, gagasan serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan kepolisian maupun kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa juga dinilai mempunyai peran penting karena memiliki kreativitas, energi, serta perspektif generasi muda yang dapat memperkaya kajian mengenai kepolisian dan perkembangan sosial.
Dedi menegaskan Polri terbuka terhadap kritik dan masukan dari lingkungan akademik selama disampaikan melalui ruang dialog yang konstruktif.
Unhas Dorong Kajian Lintas Disiplin
Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa menyambut baik terjalinnya kerja sama dengan Polri. Ia menilai kepolisian dan perguruan tinggi memiliki kebutuhan yang saling melengkapi dalam menghadapi persoalan masyarakat yang semakin kompleks.
“Polisi membutuhkan ilmu untuk menghadapi kompleksitas zaman, dan ilmu membutuhkan polisi untuk memastikan bahwa pengetahuan benar-benar hadir di tengah persoalan masyarakat,” kata Jamaluddin.
Ia berharap Pusat Studi Kepolisian Unhas tidak sekadar menjadi tempat bertukar gagasan, tetapi mampu menghasilkan penelitian yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu isu yang dapat menjadi bahan kajian adalah praktik destructive fishing atau penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Persoalan tersebut, kata Jamaluddin, tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan, keselamatan, sosial dan kehidupan masyarakat pesisir.
Karena itu, pendekatan lintas disiplin diperlukan agar persoalan dapat dikaji secara menyeluruh dan menghasilkan rekomendasi yang tepat.
UMI Siapkan Kekuatan Akademik
Sementara itu, Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib diwakili Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Pengembangan Ketenagaan UMI, Prof. Dr. Ir. H. Zakir Sabara HW., S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng.
Zakir menyatakan UMI siap mengoptimalkan sumber daya akademik dan keilmuan yang dimiliki untuk mendukung kerja sama dengan Polri.
Ia menggambarkan kolaborasi tersebut sebagai hubungan yang memungkinkan kedua institusi saling memperkuat. Polri mempunyai pengalaman menangani persoalan nyata di lapangan, sedangkan perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia, teknologi dan kapasitas penelitian.
“Polri dan UMI saling menumbuhkan. Ketika kedua kekuatan ini dipertemukan, kita berharap lahir pengetahuan dan solusi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” ungkap Zakir.
Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan, keamanan siber, ekonomi, energi, kesehatan, lingkungan hingga perubahan sosial membutuhkan kajian yang melibatkan banyak disiplin ilmu.
UMI, lanjut Zakir, siap membuka ruang kolaborasi agar Pusat Studi Kepolisian dapat berkembang sebagai wadah penelitian, inovasi dan penyusunan rekomendasi.
Polri Bangun Jejaring Pusat Studi Kepolisian
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Polri saat ini telah memiliki 79 nota kesepahaman dengan perguruan tinggi di berbagai daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 41 perguruan tinggi telah meresmikan dan mengoperasionalkan Pusat Studi Kepolisian.
Selain bekerja sama dengan kampus eksternal, Polri juga mengembangkan 16 Pusat Studi Kepolisian internal dengan sejumlah bidang kajian, seperti pemolisian masyarakat, antikorupsi, terorisme, lalu lintas, siber, sumber daya manusia, teknologi kepolisian, forensik, keamanan nasional, keadilan restoratif, transformasi konflik hingga intelijen.
Dedi berharap jejaring tersebut terus berkembang menjadi ekosistem akademik yang terbuka dan produktif.
Menurutnya, setiap perguruan tinggi memiliki karakter serta keunggulan keilmuan yang berbeda. Kerja sama yang dibangun diharapkan dapat disesuaikan dengan kompetensi masing-masing kampus sehingga menghasilkan kajian yang semakin beragam.
“Setiap pengetahuan yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik kepolisian yang semakin profesional, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
