JAKARTATA RGETTEMPO.COM — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menyoroti tekanan daya beli masyarakat dan kondisi industri nasional yang dinilai tidak boleh hanya berhenti pada kemampuan bertahan.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu, pertumbuhan ekonomi harus menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Industri tidak cukup hanya mencapai Break Even Point (BEP) atau titik impas, sementara masyarakat juga tidak seharusnya menjalani kehidupan dengan sekadar bertahan dari hari ke hari.
Pesan tersebut disampaikan Lia Istifhama dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI bertema “APBN untuk Kemakmuran Rakyat: Konstitusionalisasi Perlindungan Daya Beli dan Pemerataan Ekonomi” di Jakarta.
“Jangan sampai sektor industri kita cukup pada kata bertahan atau sekadar Break Even Point. Industri harus memiliki ruang untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah, dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat,” tegas Lia.
Bagi Ning Lia, persoalan ekonomi tidak cukup dinilai melalui angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, pertumbuhan yang terlihat positif dalam statistik belum tentu otomatis membuat masyarakat lebih sejahtera.
Ukuran keberhasilan ekonomi, menurutnya, harus dapat dilihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan, serta tumbuhnya sektor industri dan UMKM.
“Daya beli masyarakat harus dijaga. Jangan sampai masyarakat hanya mampu bertahan dari hari ke hari, sementara industri juga hanya bertahan di titik impas. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujarnya.
APBN Harus Memberi Dampak Nyata
FGD tersebut mempertemukan sejumlah akademisi, pakar ekonomi, dan anggota parlemen untuk membahas peran APBN dalam memperkuat daya beli masyarakat serta menciptakan pemerataan ekonomi.
Pembahasan berkembang pada sejumlah persoalan yang saat ini menjadi perhatian, mulai dari tekanan terhadap kelas menengah, kesenjangan pendapatan, ancaman PHK, kondisi UMKM, hingga perubahan perilaku konsumsi masyarakat akibat perkembangan ekonomi digital.
Ning Lia menilai APBN harus menjadi instrumen yang benar-benar memberikan rasa aman secara ekonomi kepada masyarakat.
Anggaran negara yang besar, kata dia, harus diterjemahkan dalam kebijakan yang mampu menjaga kebutuhan dasar rakyat tetap terjangkau sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi menciptakan efek berantai yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Kemiskinan Tak Cukup Diatasi Bantuan
Dalam forum tersebut, Dr. Muhamad Yunanto, SE., MM., dari Universitas Gunadarma, juga menyoroti persoalan kemiskinan yang menurutnya tidak cukup hanya dijawab melalui bantuan konsumtif.
Menurutnya, persoalan kemiskinan membutuhkan pendekatan pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Tantangan negara kita seperti yang disampaikan pimpinan adalah moral hazard. Karena itu, kita bicara problem kemiskinan kultural yang penyelesaiannya tidak sebatas bagi-bagi sembako,” ujarnya.
Pandangan tersebut memperkuat pentingnya kebijakan yang tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga membuka kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.
Pertumbuhan Harus Sampai ke Kantong Rakyat
Narasumber lainnya, Abdul Manap, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dipandang sebagai angka.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen, sedangkan pertumbuhan semester pertama berada di angka 5,45 persen.
Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau 5 persen itu tidak kerja, kalau kerja bisa 6 atau 7 persen. Tetapi banyak ekonom juga mengkritisi angka ini. Apakah betul sebesar ini? Karena melihat kondisinya masih berat,” katanya.
Bagi Ning Lia, pertumbuhan ekonomi harus memiliki ukuran yang lebih nyata.
Ketika masyarakat masih kesulitan menjaga daya beli, pekerja menghadapi ketidakpastian pekerjaan, dan pelaku usaha hanya berjuang agar tidak merugi, maka kebijakan ekonomi perlu terus dievaluasi.
Pertumbuhan, menurutnya, harus sampai ke kantong rakyat.
Industri Harus Tumbuh, Rakyat Harus Sejahtera
Tekanan terhadap daya beli masyarakat juga berkaitan dengan sejumlah persoalan ekonomi lainnya, seperti kenaikan harga kebutuhan, pelemahan nilai tukar rupiah, PHK, serta perubahan pola konsumsi.
Ketika pendapatan rumah tangga tertekan, konsumsi masyarakat akan ikut melemah. Kondisi itu kemudian berdampak kepada pelaku UMKM, perdagangan lokal, hingga sektor industri.
Di sisi lain, industri yang tidak memiliki ruang pertumbuhan juga akan kesulitan melakukan ekspansi, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Karena itu, Ning Lia menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara daya beli masyarakat dan pertumbuhan industri.
Masyarakat dengan daya beli yang kuat akan menggerakkan konsumsi. Konsumsi yang sehat akan memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang. Ketika industri tumbuh, lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat juga diharapkan meningkat.
“Jangan sampai rakyat hanya bertahan, sementara industri juga hanya cukup berada di titik impas. Negara harus menghadirkan kebijakan yang membuat masyarakat memiliki harapan untuk naik kelas dan industri memiliki ruang untuk bertumbuh,” tegasnya.
Pesan Ning Lia tersebut menjadi catatan penting dalam pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional.
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya bukan hanya soal persentase dan angka statistik.
Pertumbuhan harus terlihat dalam kehidupan rakyat: pekerjaan yang tersedia, pendapatan yang meningkat, daya beli yang terjaga, UMKM yang berkembang, dan industri yang terus bertumbuh.
(Anil)
