TARGETTEMPO.COM MEDAN PD II GM FKPPI bersama Satgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara mengecam dugaan penyerangan terhadap massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi di depan Capital Building Medan, Jumat (11/9/2026).
Aksi tersebut disebut sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antaranya terkait dugaan peredaran narkotika, dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa kelengkapan pita cukai resmi, hingga dugaan persoalan perpajakan.
Namun, penyampaian aspirasi tersebut justru diwarnai dugaan tindakan kekerasan. Massa aksi mengaku diserang oleh sejumlah orang yang belum diketahui identitasnya.
Kabid Hukum dan HAM Satgas GM FKPPI Sumut, Sutoyo, S.H., meminta aparat kepolisian tidak berhenti pada pelaku lapangan apabila hasil penyelidikan menemukan adanya pihak yang mengarahkan atau mengoordinasikan penyerangan.
“Kalau benar ada yang mengerahkan OTK, jangan cuma tangkap pelaksana. Bongkar otaknya,” tegas Sutoyo.
Ia menegaskan, pihaknya mengecam segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat.
“Kami mengecam keras dugaan penyerangan terhadap massa aksi. Jangan berpikir suara kami bisa dibungkam dengan intimidasi. Kami tidak takut dan tidak akan mundur,” ujarnya.
Pertanyakan keberadaan personel kepolisian
Sutoyo juga mempertanyakan pola pengamanan aksi. Menurut keterangan pengurus yang berada di sekitar area parkir gedung, terdapat sejumlah personel kepolisian di lokasi ketika dugaan penyerangan berlangsung.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi alasan pihaknya meminta adanya evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengamanan di lokasi.
“Kami melihat personel kepolisian berada di lokasi. Tetapi ketika massa aksi diserang, kami mempertanyakan mengapa tidak ada tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan penyerangan,” katanya.
Menurut Sutoyo, kehadiran aparat semestinya memberikan rasa aman kepada seluruh pihak, baik masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun pihak yang berada di sekitar lokasi aksi.
Ia meminta jangan sampai muncul persepsi bahwa aparat hanya bertindak tegas terhadap massa aksi, sementara dugaan kekerasan yang dilakukan pihak lain tidak mendapatkan penanganan yang sama.
“Setiap aksi selalu kami komunikasikan titik dan agendanya kepada pihak kepolisian agar kegiatan berjalan aman dan tertib. Lalu ketika terjadi penyerangan, mengapa seolah-olah tidak ada yang bertanggung jawab?” ujarnya.
Desak Kapolda Sumut lakukan penyelidikan transparan
Atas kejadian tersebut, PD II GM FKPPI dan Satgas PD II GM FKPPI Sumut mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Mereka meminta aparat mengusut dugaan penyerangan, mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengarahkan atau mengoordinasikan aksi kekerasan tersebut.
Selain itu, mereka meminta CCTV di sekitar lokasi serta bukti lain yang relevan segera diamankan untuk kepentingan penyelidikan.
Satgas GM FKPPI Sumut juga meminta personel kepolisian yang berada di lokasi ketika kejadian berlangsung turut diperiksa untuk mengetahui secara utuh kronologi dan langkah pengamanan yang dilakukan.
“Kami meminta Kapolda Sumut membuktikan bahwa institusi kepolisian berdiri untuk hukum dan keadilan, bukan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu,” kata Sutoyo.
GM FKPPI Sumut menegaskan akan menempuh langkah hukum dan mempertimbangkan aksi lanjutan apabila dugaan penyerangan tersebut tidak ditangani secara serius dan transparan.
“Kami tidak mencari keributan. Kami hanya menuntut hukum ditegakkan. Diam bukan berarti takut. Kami akan mengawal persoalan ini sampai terang siapa yang berada di balik penyerangan tersebut,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, tudingan mengenai pihak yang disebut berada di balik dugaan penyerangan masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.
PD II GM FKPPI dan Satgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara berharap seluruh pihak menahan diri dan menyerahkan pengungkapan dugaan tindak kekerasan tersebut kepada mekanisme hukum yang berlaku.
