TARGETTEMPO.COM MALANG — Dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara narkotika kembali menjadi sorotan di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Enam warga Kabupaten Malang disebut sempat diamankan dalam sebuah operasi pada Rabu, 5 Agustus 2026. Namun, muncul dugaan bahwa mereka kemudian dipulangkan setelah adanya pembayaran uang dengan total mencapai Rp85 juta.
Informasi tersebut disampaikan salah satu pihak yang mengaku mengetahui langsung proses penanganan keenam warga tersebut. Kesaksian itu kini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur pengamanan, status hukum para terperiksa, barang bukti, hingga dugaan adanya transaksi uang dalam proses pembebasan.
Peristiwa itu disebut bermula ketika tim beranggotakan sekitar empat hingga lima orang menggunakan Toyota Innova Reborn putih mendatangi lokasi di wilayah Kecamatan Pagelaran dan Bantur, Kabupaten Malang.
Petugas kemudian disebut melakukan penggeledahan. Dari lokasi pertama, diamankan dua timbangan digital, sejumlah telepon genggam, serta satu saset yang diduga berisi sabu.
Penggeledahan kemudian disebut berlanjut ke kediaman seorang rekan terperiksa. Dari lokasi tersebut, kembali ditemukan satu klip yang diduga berisi sabu. Selanjutnya, keenam orang tersebut dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan.
Namun, persoalan mulai dipertanyakan ketika para terperiksa disebut tidak langsung mendapatkan kejelasan mengenai status hukum mereka.
Mereka diduga hanya ditempatkan di ruang penyidik selama sekitar tiga hari. Dalam periode tersebut, menurut sumber yang memberikan kesaksian, muncul pembicaraan mengenai sejumlah uang yang disebut berkaitan dengan proses pembebasan.
Salah satu nama yang disebut dalam informasi tersebut adalah penasihat hukum berinisial Dic. Namun, keterlibatan yang bersangkutan dalam dugaan transaksi tersebut masih memerlukan konfirmasi dan pembuktian lebih lanjut.
«“Pihak sana meminta nominal tebusan total Rp85 juta untuk pembebasan,” ungkap salah satu pihak yang mengaku sebagai korban, Rabu (12/8/2026) malam.»
Menurut keterangan yang diterima, uang tersebut disebut dibagi berdasarkan orang yang hendak dibebaskan. Dua orang disebut masing-masing dikenai Rp15 juta, tiga orang lainnya masing-masing Rp10 juta, sedangkan seorang terperiksa utama bernama Alvin disebut dipatok Rp40 juta.
Jika seluruh keterangan tersebut benar, total uang yang disebut diminta mencapai Rp85 juta.
Setelah pembayaran disebut dilakukan, keenam orang tersebut dikabarkan dipulangkan. Mereka disebut tidak menjalani proses hukum lanjutan maupun proses rehabilitasi resmi.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Jika keenam warga tersebut memang diamankan karena dugaan kepemilikan narkotika, apa dasar hukum mereka kemudian dipulangkan? Apakah status mereka saat itu sebagai saksi, terperiksa, atau sudah mengarah sebagai tersangka?
Pertanyaan berikutnya, bagaimana status barang yang disebut diamankan dari lokasi? Apakah satu saset dan satu klip yang diduga sabu tersebut telah menjalani uji laboratorium? Jika benar positif narkotika, di mana barang bukti itu sekarang dan bagaimana pencatatan serta proses penyitaannya?
Publik juga patut mempertanyakan, mengapa para terperiksa disebut berada di ruang penyidik selama sekitar tiga hari tanpa kejelasan status hukum yang diketahui keluarga? Apakah selama proses tersebut terdapat administrasi pemeriksaan dan berita acara yang lengkap?
Yang tak kalah penting, dari mana angka Rp85 juta tersebut muncul? Siapa yang pertama kali menyampaikan nominal itu, kepada siapa permintaan uang disampaikan, dan apakah terdapat bukti komunikasi, transfer, rekaman percakapan, atau saksi yang dapat menguatkan dugaan tersebut?
Jika benar uang tersebut dibayarkan dan setelah itu para terperiksa langsung dipulangkan, apakah kepolisian memiliki dokumen resmi yang menjelaskan alasan penghentian atau tidak dilanjutkannya proses perkara?
Pertanyaan lain juga mengarah kepada pihak yang diduga menjadi perantara. Siapa sebenarnya yang menerima atau menguasai uang tersebut? Apakah uang diserahkan kepada penasihat hukum, pihak yang mengaku sebagai perantara, atau pihak lain yang diduga terlibat?
Khusus nama berinisial Dic, apakah benar yang bersangkutan terlibat dalam pembicaraan mengenai uang tersebut? Jika benar, dalam kapasitas apa ia bertindak dan apakah tindakannya diketahui atau berada dalam koordinasi resmi penyidik?
Selain itu, apakah seluruh personel yang melakukan pengamanan dan penggeledahan pada 5 Agustus 2026 tercatat secara resmi dalam administrasi perkara? Siapa yang bertanggung jawab terhadap proses penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hingga pemulangan keenam warga tersebut?
Dokumen dan bukti pendukung juga menjadi penting. Apakah terdapat CCTV, dokumentasi penggeledahan, surat perintah, berita acara penyitaan, maupun dokumen pemeriksaan yang dapat menjelaskan secara utuh rangkaian peristiwa tersebut?
Jika dugaan pembayaran Rp85 juta tersebut tidak benar, publik tentu berhak mendapatkan penjelasan resmi mengenai kronologi penangkapan, status hukum keenam warga, barang bukti, serta dasar hukum pemulangan mereka.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut memiliki dasar dan ditemukan bukti adanya permintaan atau penerimaan uang dalam proses penanganan perkara, siapa yang akan bertanggung jawab dan sejauh mana pemeriksaan internal telah dilakukan?
Dugaan tersebut bukan persoalan sederhana. Jika terbukti, praktik semacam itu berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Namun, jika tidak terbukti, klarifikasi resmi juga diperlukan agar tidak terjadi tuduhan sepihak terhadap aparat maupun pihak lain yang terlibat.
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur dan Kabid Humas Polda Jawa Timur terkait kronologi penangkapan, status hukum keenam warga, barang bukti yang diamankan, dasar pemulangan, serta dugaan pembayaran Rp85 juta tersebut.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kepolisian maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan penjelasan sesuai fakta dan dokumen yang dimiliki.
Masyarakat kini menunggu satu hal: apakah dugaan uang Rp85 juta tersebut hanya sebuah tuduhan yang tidak berdasar, atau justru pintu masuk untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara narkotika di wilayah hukum Polda Jatim?
