TARGETTEMPO.COM KEDIRI KOTA – Polres Kediri Kota bersama Kantor Pertanahan Kediri memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai dinamika pertanahan serta agenda pembangunan strategis di wilayah Kediri.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Polres Kediri Kota dan Kantor Pertanahan Kediri yang berlangsung di ruang kerja Kapolres Kediri Kota, Selasa (15/9/2026), mulai pukul 13.30 WIB.
Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima langsung Kepala Kantor Pertanahan Kediri Junaedi S. Hutasoit, S.T., QRMP., beserta sejumlah pejabat terkait.
Dari Polres Kediri Kota turut hadir Kasat Lantas AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H., Kasat Reskrim AKP Achmad Elyasarif Martadinata, S.T.K., S.I.K., serta Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, S.H., M.H.
Sementara dari Kantor Pertanahan Kediri hadir Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Bambang Yuniarto, S.T., M.App.Sc., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Puguh Harjono, A.Ptnh., M.H., Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Zainul Alfan, S.P., M.AP., serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Ahmad Junaedi, A.Ptnh., M.H.
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait sejumlah persoalan pertanahan yang membutuhkan penanganan bersama. Salah satu perhatian utama adalah potensi sengketa yang dapat muncul akibat pembangunan maupun perubahan status dan pemanfaatan lahan.
Jajaran Kantor Pertanahan Kediri turut menyampaikan persoalan tanah pengganti bagi masyarakat yang bidang tanahnya terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembahasan juga mencakup lahan sekitar 17 hektare yang berkaitan dengan perubahan status wilayah serta rencana penyediaan tanah pengganti berupa kawasan hijau di lokasi lain.
Selain persoalan pertanahan, perkembangan Bandara Internasional Dhoho Kediri juga menjadi bagian dari pembahasan. Bandara tersebut dinilai memiliki prospek strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat dan berpotensi dikembangkan sebagai salah satu embarkasi haji.
Pemanfaatan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji dinilai berpotensi memberikan efisiensi biaya penerbangan. Dalam pembahasan disebutkan, penggunaan bandara di Kediri tersebut dapat memangkas biaya hingga sekitar Rp16 juta dalam setiap penerbangan.
Rencana renovasi Bandara Juanda juga menjadi salah satu pertimbangan. Apabila renovasi tersebut berdampak terhadap operasional penerbangan, terdapat kemungkinan penerbangan embarkasi haji pada 2027 dialihkan melalui Bandara Dhoho Kediri.
Di sisi lain, aspek administrasi dan pemetaan bidang tanah juga mendapat perhatian. Kantor Pertanahan Kediri menyampaikan masih terdapat sejumlah sertifikat yang diterbitkan sebelum 1997 yang belum seluruhnya terpetakan.
Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi persoalan apabila pada kemudian hari terdapat penerbitan sertifikat baru pada bidang tanah yang sama. Karena itu, pemetaan dan validasi data pertanahan menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya sengketa.
Sebagai ilustrasi, disampaikan pengalaman perkara pertanahan di wilayah Tulungagung. Sebuah bidang tanah dengan sertifikat yang diterbitkan pada 1981 dan tidak ditempati kemudian diketahui telah muncul sertifikat baru. Persoalan tersebut berkembang menjadi sengketa hingga akhirnya ditempuh melalui proses pengadilan.
Berdasarkan hasil persidangan, kepemilikan yang didasarkan pada sertifikat lama dinyatakan memiliki dasar yang lebih kuat. Namun, persoalan tersebut kemudian memiliki dampak sosial karena di atas lahan telah berdiri permukiman yang dihuni lebih dari 150 kepala keluarga.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan kekuatan dokumen kepemilikan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam setiap proses penyelesaiannya.
Melalui pertemuan tersebut, Polres Kediri Kota dan Kantor Pertanahan Kediri menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencegah persoalan pertanahan berkembang menjadi konflik sosial.
Koordinasi antara kepolisian dan jajaran pertanahan diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan langkah pencegahan terhadap potensi sengketa, sekaligus menjaga kondusivitas masyarakat di tengah meningkatnya pembangunan dan aktivitas strategis di wilayah Kediri.
Pertemuan berlangsung dalam suasana komunikatif dan penuh kekeluargaan, dengan semangat membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi berbagai dinamika pertanahan dan pembangunan di lapangan.
REDAKSI
